Rabu, 14 April 2010

Sistem Pers di Indonesia

A. Pengertian Sistem Pers

Sistem dapat dilukiskan sebagai keterkaitan secara fungsional antara masukan (input) dengan proses (transformasi) yang menghasilkan keluaran (output) serta umpan balik (feedback) dan kembali menjadi input secara sinambung, teratur, dan terus menerus. Contoh: sistem pendidikan nasional.

Tjuk Atmadi dalam bukunya Sistem Pers Indonesia mengutip pendapat H.E.Kawalusan, mengatakan: “sistem pada umumnya dihubungkan dengan pengertian tentang adanya keutuhan yang terdiri dari berbagai unsur, atau berbagai unsur dan bagian yang berbentuk suatu keutuhan.” [1]

Sistem Pers merupakan bagian atau subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem komunikasi, sedangkan sistem komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan ( sosial ) yang lebih luas.

Fred Siebert, Theodore Paterson, dan Wilbur Schram dalam buku “ Four Theories of The Press” yang dikutip oleh F. Rachmadi, “ Suatu sistem komunikasi inherent dengan sistem masyarakat, maksudnya pers tidak dapat tidak, selalu mengambil bentuk dan korelasi dengan struktur sosial dan politik yang dianut oleh masyarakat dimana sistem itu berada”. Hal ini sama dengan sistem pers Indonesia.

Inti permasalahan dalam membicarakan suatu sistem pers, adalah sistem kebebasannya। Suatu sistem pers diciptakan untuk menentukan bagaimana sebaik-baiknya pers itu dapat melaksanakan kebebasan dan tangungg jawabnya. Faham dasar sistem pers Indonesia tercermin jelas dalam konsideran undang-undang pers, yang mengasakan bahwa “ Pers Indonesia ( nasional ) sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan darimanapun”.


1. Sistem Pers Orde Lama.

Sistem Pers diciptakan untuk menentukan bagaimana sebaiknya pers tersebut dapat melaksanakan kebebasan dan tanggung jawabnya. Sistem kebebasan pers Indonesia sendiri merupakan bagian dari sistem kemerdekaan yang lebih luas, yaitu kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Namun kenyataannya selama kurang lebih 17 tahun undang-undang yang mengatur kehidupan pers itu tidak pernah terwujud, hanya baru sampai pada rancangan dan pembicaraan-pembicaraan.

Rancangan undang-undang pers yang dipersiapkan oleh panitia pers dan perencanaan perundang-undangan pers telah diserahkan kepada Menteri Penerangan pada tanggal 11 Agustus 1954 dan sembilan bulan kemudian, pada tanggal 11 Mei 1955 rancangan undang-undang tersebut telah disampaikan kepada kabinet Ali Sastroamidjojo. Namun selanjutnya nasib rancangan undang-undang ini tak menentu lagii rimbanya, karena hingga berakhirnya era demokrasi liberal, Sistem Pers Indonesia belum memiliki undang-undang sebagai landasan yuridisnya.

Diera demokrasi terpimpin para tokoh pers terus berusaha agar rancangan undang-undang pers dapat disahkan। Para penguasa pun berulangkali membicarakan tentang pengesahan undang-undang pers, namun baru pada akhir kepemimpinannya 12 Desember 1966, Presiden Soekarno mengesahkan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang ini nantinya menjadi landasan yuridis sistem pers di awal pemerintahan ordebaru.


2. Sistem Pers Orde Baru.

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Pers No. 11 tahun 1966, Menurut S.Tasrif Sistem Pers Orde Baru mengalami kebebasan yang cukup luas geraknya. Namun setelah peristiwa “ Malari “ tahun 1974, kebebasan pers mengalami set-back. Beberapa surat kabar dilarang terbit dan pengawasan terhadap kegiatan pers serta wartawan diperketat. Larangan-larangan dari penguasa lebih digiatkan seperti larangan melalui telepon agar pers tidak menyiarkan berita tertentu, atau dengan jalan memperingatkan wartawan untuk lebih mentaati kode etik jurnalistik sebagai “ self cencorship “.[2]

Lembaga-lembaga pers yang ada pada waktu itu adalah :

1. Dewan Pers, yaitu merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pembinaan pers di Indonesia, dan memegang peranan utama dalam pembangunan pelembagaan bagi pertumbuhan dan perkembangan pers. Walaupun demikian, pembinaan pers berada ditangan pemerintah (Menteri Penerangan, yang dalam pemerintahan reformasi kemudian ditiadakan).

2. Organisasi Pers, yang termasuk kedalam katagori organisasi pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).

Indonesia pernah menganut sistem pers otoriter dan sistem pers liberal sebelum akhirnya menganut sistem pers tanggung jawab sosial. Ketika masa orde baru, pers Indonesia sempat menganut sistem pers otoriter, dimana Pemerintah melalui Departemen Penerangan pada masa itu mengontrol seluruh kegiatan pers, mulai dari keharusan memiliki SIUPP bagi lembaga pers, kontrol isi yang amat ketat terhadap pemberitaan pers sampai dengan seringnya kasus pembredelan terhadap media yang dianggap mengganggu stabilitas, ketentraman dan kenyamanan hidup masyarakat dan negara. Kebebasan pers berada di tangan pemerintah. Pers tunduk pada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik.

Pasca orba (masa reformasi), pers Indonesia seakan memperoleh kebebasannya yang selama ini tidak pernah benar-benar dirasakan. Pemerintahan Habibie yang pada masa itu menggantikan Soeharto mencabut SIUPP kemudian masa pemerintahan berikutnya di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri, pemerintah membubarkan Departemen Penerangan. Era kebebasan pers pun dimulai. Sistem pers Indonesia pun berubah menjadi sistem pers liberal. Hal ini dapat dilihat melalui minimnya self censhorsip pada media, artinya media lemah dalam melihat apakah suatu berita layak dimunculkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya kemunculan berbagai media yang mengangkat tema pornografi guna memenuhi permintaan pasar. Selain itu, muncul pula kecenderungan media untuk mengadili seseorang bersalah sebelum munculnya keputusan hukum oleh pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada kasus Soeharto.

Pada awal-awal masa reformasi, media seakan-akan berlomba untuk mengadili sosok Soeharto। Namun lambat laun sistem pers Indonesia mulai berubah dan menyesuaikan dengan ideologi serta etika dan moral yang berkembang di masyarakat. Mulai selektifnya masyarakat dalam memilih media yang akan dikonsumsi menyebabkan lambat laun media-media jurnalisme “lher” hilang dengan sendirinya karena kurang mampu bersaing dengan media-media yang lebih berkulitas dan edukatif dalam menyampaikan informasi.


3. Sistem Pers Reformasi

Pada masa reformasi, pers Indonesia menikmati kebebasan pers. Pada masa ini terbentuk UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Era reformasi ditandai dengan terbukanya keran kebebasan informasi. Di dunia pers, kebebasan itu ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan SIUPP. Sebelum tahun 1998, proses untuk memperoleh SIUPP melibatkan 16 tahap, tetapi dengan instalasi Kabinet BJ. Habibie proses tersebut melibatkan 3 tahap saja.

Berdasarkan perkembangan pers tersebut, dapat diketahui bahwa pers di Indonesia senantiasa berkembang dan berubah sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pers di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan identitas. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sbb :

Ø Tahun 1945-an, pers di Indonesia dimulai sebagai pers perjuangan.

Ø Tahun 1950-an dan tahun 1960-an menjadi pers partisan yang mempunyai tujuan sama dengan partai-partai politik yang mendanainya.

Ø Tahun 1970-an dan tahun 1980-an menjadi periode pers komersial, dengan pencarian dana masyarakat serta jumlah pembaca yang tinggi.

Ø Awal tahun 1990-an, pers memulai proses repolitisasi.

Ø Awal reformasi 1999, lahir pers bebas di bawah kebijakan pemerintahan BJ. Habibie, yang kemudian diteruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang ini.


Fungsi dan Peranan Pers dalam Masyarakat Demokratis Indonesia

Pers atau media amat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah mengharapkan dukungan dan ketaatan masyarakat untuk menjalankan program dan kebijakan negara. Sedangkan masyarakat juga ingin mengetahui program dan kebijakan pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 33 disebutkan mengenai fungsi pers, dalam hal ini pers nasional. Adapun fungsi pers nasional adalah sbb :

1. Sebagai wahana komunikasi massa

Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antarwarga negara, warga negara dengan pemerintah, dan antarberbagai pihak.

2. Sebagai penyebar informasi.

Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau negara kepada warga negara (dari atas ke bawah) maupun dari warga negara ke negara (dari bawah ke atas).

3. Sebagai pembentuk opini.

Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas. Opini terbentuk melalui berita yang disebarkan lewat pers.
4. Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi.

UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan pers di Indonesia antara lain sbb :

  1. media untuk menyatakan pendapat dan gagasan-gagasannya.
  2. media perantara bagi pemerintah dan masyarakat.
  3. penyampai informasi kepada masyarakat luas.
  4. penyaluran opini publik.


B. Teori Sistem Pers.

Menurut Fred Siebert, Theodore Paterson, dan Wilbur Schram dalam buku “ Four Theories of The Press” ( 1963) ada empat kelompok teori sistem Pers, yaitu :[3]

1. Teori Sistem Pers Otoriter.

Pers dalam sistem ini berfungsi sebagai penunjang negara untuk memajukan rakyat. Pemerintah mengawasi sekaligus menguasai media. Oleh karena itu, individu tidak penting, yang lebih penting adalah negara sebagai tujuan akhir individu.

2. Teori Sistem pers Liberal.

Sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Oleh karena itu, pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya untuk mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan sehingga kebebasan pers menjadi tolok ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki manusia.

3. Teori sistem Pers Komunis.

Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian integral dari negara. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa dengan demikian segala sesuatau ditentukan oleh negara ( Partai ). Kririk diizinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideologi partai.

4. Teori Sistem Pers Tanggung jawab sosial.

Dasar pemikiran sistem ini adalah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan . Sistem ini juga lebih menekankan pada kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi.


C. Landasan Pers Indonesia.

Pers Indonesia perlu tetap memiliki landasan untuk menghindari ironi, tirani, dan bahkan hegemoni kekuasaan dalam tubuh pers itu sendiri. Oleh karena itu, pers Indonesia memiliki landasan sebagai berikut ;[4]

1. Landasan Idiil.

Landasan pertama, yakni landasan idiil pers, tetap pancasila. Artinya, selama ideologi negara tidak diganti, suka atau tidak suka, pers nasional kita harus tetap merujuk kepada pancasila sebagai ideologi nasional, dasar negara, falsafah hidup bangsa, sumber tata nilai, dan sumber dari segala sumber hukum.

2. Landasan Konstitusional.

Landasan yang menunjuk kepada UUD 1945 setelah empat kali dilakukan amandemen dan ketetapan MPR yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan.

3. Landasan Yuridis Formal.

Mengacu kepada UU Pokok Pers No. 40/ 1999 untuk pers, dan UU Pokok Penyiaran No. 32/ 2002 untuk radio siaran dan media televisi siaran.

4. Landasan strategis Operasional.

Landasan ini mengacu kepada kebijakan redaksional media pers masing-masing secara internal yang berdampak kepada kepentingan sosial dan nasional.

5. Landasan Sosiologis Kultural.

Landasan ini berpijak pada tata nilai dan norma sosial budaya agama yang berlaku dan sekaligus dijunjung tinggi oleh masyarakat bangsa Indonesia.

6. Landasan Etis Profesional.

Landasan ini menginduk kepada kode etik profesi. Setiap organisasi profesi pers harus memiliki kode etik. Secara teknis, beberapa organisasi pers bisa saja sepakat hanya menginduk kepada satu kode etik. Tetapi secara filosofis, setiap organisasi pers harus menyatakan terikat dan tunduk kepada ketentuan kode etik. Ini berarti tiap organisasi pers boleh memiliki kode etik sendiri-sendiri, boleh juga menyepakati kode etik bersama.


PENUTUP

Sistem Pers merupakan bagian atau subsistem dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem komunikasi, sedangkan sistem komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan ( sosial ) yang lebih luas. Inti permasalahan dalam membicarakan suatu sistem pers, adalah sistem kebebasannya. Suatu sistem pers diciptakan untuk menentukan bagaimana sebaik-baiknya pers itu dapat melaksanakan kebebasan dan tangungg jawabnya.

Dilihat dari perkembangannya sistem pers Indonesia dari era suatu pemerintahan, yakni ORDE lama, ORDE baru, dan Reformasi. Sedangkan sistem pers yang saat ini dianut yakni Pers pancasila, dimana pers harus sesuai dan sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam isi dari pancasila.

Secara teori sistem pers menurut Fred Siebert, Theodore Paterson, dan Wilbur Schram dalam buku “ Four Theories of The Press” ( 1963) ada empat kelompok teori sistem Pers, yaitu: Teori Sistem Pers Otoriter, Teori Sistem pers Liberal, Teori sistem Pers Komunis, dan Teori Sistem Pers Tanggung jawab sosial.

Dalam menjalankan sistem persnya Indonesia memiliki landasan persnya yakni landasan idil, landasan konstitusional, landasan yuridis formal, landasan operasional, landasan sosiologis kultural dan landasan etis profesional.


DAFTAR PUSTAKA

Eyo Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers, Jakarta; Pustaka Bani Quraisy, 2004

Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta; PT. Raja Graffindo Persada, 2004

As Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature, Bandung ; Simbiosa Rekatama Media, 2006

Contoh kasus

Pers Kebablasan

Apa yang dikatakan Megawati mengenai pers kebablasan, sesungguhnya tidak dirasakannya sendiri. Kebebasan pers dikeluhkan, digugat dan dikecam banyak pihak karena berubah menjadi ”kebablasan pers”. Hal itu jelas sekali terlihat pada media-media yang menyajikan berita politik dan hiburan (seks). Media-media tersebut cenderung mengumbar berita provokatif, sensasional, ataupun terjebak mengumbar kecabulan.

Dalam media politik pascareformasi, korban paling jelas adalah Gus Dur. Saat jadi presiden, foto rekayasa Gus Dur laksana Tom Cruise dalam film Mission Impossible II, dipampang media tanpa mengindahkan etika. Begitu juga dengan gambar Gus Dur yang bak Superman maupun Gus Dur bersama Aryanti Sitepu, yang mengaku sebagai pacar gelap orang nomor satu di Indonesia itu, semua dimunculkan atas nama kebebasan pers.



[1] Eyo Kahya, Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers, ( Jakarta; Pustaka Bani Quraisy, 2004 ), h. 37.

[2] Ibid, h. 55.

[3] Nurudin, Sistem Komunikasi Indonesia, ( Jakarta; PT. Raja Graffindo Persada, 2004 ), h. 72-74.

[4] As Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature, ( bandung ; Simbiosa Rekatama Media, 2006 ), h. 51-53.

Selasa, 09 Februari 2010

Lapindo dan Aburizal Bakrie dalam Opini Public di Media Massa

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang memegang penting terutama dalam proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam menerima informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Untuk menyebarkan informasi-informasi kepada khalayak yang bersifat massal diperlukan sebuah media. Media yang dapat mengakomodir semua itu adalah media massa. Menurut Effendi (1994. p. 24) “media massa memiliki kemampuan untuk menimbulkan keserempakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan”.

Media massa dapat dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik. Media penyapai pesan seperti televisi dan radio sangat penting bagi kehidupan mayarakat pada dewasa ini. Namun, pemberitaan di surat kabar juga mempunyai kelebihan yaitu mampu merekam atau dapat didokumentasikan, tidak demikan dengan televisi atau radio yang begitu dilihat, didengar, begitu juga hilang dari pendengaran dan penglihatan khalayak karena sifatnya yang sekilas. Sementara media cetak bisa dibaca kapan saja, walaupun tergantung pada periodisasi waktu terbit.

Media cetak sekarang ini berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada para pembacanya, tentunya dengan memberikan berita yang akurat dan cepat. Karena isi berita media cetak yang memberi informasi, mempengaruhi masyarakat, tentunya hal ini akan berpengaruh kepada masyarakat pembaca itu sendiri, baik sikap, perilaku dan hal-hal lainnya. Hal ini juga dapat mencerminkan Sistem Komunikasi Indonesia (SKI). Sebagai contoh dalam kejadian di kota Sidoarjo mengenai lumpur lapindo yang diberitakan oleh berbagai media massa.

Kejadian dari lumpur lapindo, diinformasikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim ITB tentang sumber muasal tragedi semburan lumpur Lapindo adalah sama dengan yang pernah dilaporkan oleh pakar geologi Inggris, Richard Davis, dan juga pakar geologi Australia, Mark Tingay, yang menyimpulkan bahwa bencana lumpur di Sidoarjo adalah karena kegagalan PT Lapindo Brantas Inc dalam memperkuat lubang pengeboran, dan bukan karena efek gempa bumi Yogyakarta seperti diklaim Lapindo. Hal ini karena gempa yang berkekuatan 6,3 skala Richter tersebut getarannya hanya berkekuatan 2 skala Richter ketika terasa di Sidoarjo, sehingga tidak berefek besar dan bahkan hanya diibaratkan sebagai gelombang kecil di pinggir kolam.

Dan apa tanggapan pemerintah tentang temuan yang semakin menguat tersebut? "Pemerintah tidak bisa menjadikan laporan tersebut sebagai satu-satunya referensi. Pemerintah juga tidak bisa dipengaruhi oleh penelitan tersebut," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wapres seusai ditanya tanggapannya tentang temuan tersebut.

Dari dua peristiwa di atas, kalau kita kaitkan satu sama lain, akan menjadi sesuatu yang sangat menyentuh hati kita sebagai Bangsa yang konon penuh dengan empati. Penyelenggara pesta mewah yang tak lain adalah keluarga yang tersangkut dengan bencana Lapindo mendapat dukungan moral yang luar biasa dari para pemain sinetron kisah dunia nyata Negeri Indonesia. Karangan bunga yang berjejer panjang seolah menjadi pelibas spanduk-spanduk yang digelar demonstran penuntut keadilan atas bencana Lapindo. Kehadiran Wapres di pesta itu ibaratnya meniadakan luka batin warga Sidoarjo yang menjadi korban yang belum tertuntaskan. Dan kepastian kemewahan dan hingar bingar pesta mengonfirmasikan bagaimana rupa hati dan perasaan keluarga terpandang tersebut. Sebagai warga yang hanya mengedepankan sisi emosional saja dalam melihat penyelesaian kasus ini barangkali akan memberikan cap yang tidak simpatik kepada keluarga tersebut. Orang-orang seperti saya barangkali merasa tak heran apabila kasus itu tak segera terselesaikan karena kasus itu menyangkut kasus hati dan perasaan [disamping menyangkut material] sementara yang semestinya bertanggungjawab tidak memiliki hati dan perasaan [dan hanya memiliki materi duniawi saja].

Barangkali beberapa warga sudah terganti secara material, namun kadang kita lupa bahwa penyelesaian kasus Lapindo tidak semestinya berhenti di sisi fisik saja. Contoh yang paling kecil, kehilangan warga terhadap nilai-nilai histori yang mereka miliki di daerah tersebut juga memiliki ukuran tersendiri. Bagaimana mereka menyaksikan tanah makam keluarganya tertelan lumpur. Bagaimana jerih payah mereka seakan hilang. Bagaimana mereka tertekan secara mental ketika harus menjalani hidup di dalam barak pengungsian dalam rentang waktu yang panjang. Dan beberapa tinjauan psikologis lainnya.

Lumpur lapindo terus menyemburkan lumpur panas yang tak kunjung berhenti setelah lebih dari dua tahun. Volume semburan juga tetap stabil dengan perkiraan antara 100 – 150 ribu m3 perhari. Sementara, tidak ada satupun ahli yang bisa memprediksikan berapa lama semburan itu akan berlangsung.

Pada pertengahan 2007, BPLS dan Lapindo mengeluarkan data tabel perkiraan volume semburan dan luas area terdampak setelah 2 dan 3 tahun. Data tersebut memperkirakan bahwa luas area terdampak akan semakin meningkat seiring dengan terus keluarnya semburan (lihat tabel).

Tabel 1 Perkiraan volume dan luas area terdampak

Lama

Waktu

Area (ha)

Volume (m3)

Rate (m3/hari)

1 bulan

Juni 2006

111

1,117,282

50,785

2 bulan

Juli 2006

179

2,457,422

44,671

1 tahun

Mei 2007

628

37,324,748

111,042

1,5 tahun

Desember 2007

832

57,756,556

2 tahun

Juni 2008

960

78,077,323

2,5 tahun

Desember 2008

1252

98,398,098

3 tahun

Juni 2009

1393

118,607,813

Keterangan:

Perhitungan bulan pertama, kedua dan satu tahun didasarkan pada survey lapangan. Sedangkan perhitungan berikutnya didasarkan pada simulasi dengan menggunakan model komputer dengan asumsi tingkat semburan pada level perkiraan ini dibuat, yaitu Juni 2007.

Prediksi pakar dan perkiraan dari pemerintah sendiri justru disikapi dengan keluarnya kebijakan yang cukup aneh. Pada bulan April 2007, keluar Peraturan Presiden no 14/2007, yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), sekaligus menetapkan apa yang disebut peta area terdampak. Peta ini seolah mengasumsikan bahwa semburan Lumpur sudah berhenti pada waktu Perpres dikeluarkan. Juga kawasan yang terdampak, sekaligus pengakuan warga yang tinggal di wilayah itu sebagai korban (sehingga bisa mendapat bantuan), tidak akan bertambah luas. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.


Area lumpur lapindo yang kian meluas

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim pakar dari beberapa negara, pada bulan Juni 2008, mengeluarkan kesimpulan yang sangat mengkhawatirkan. Tim yang dipimpin oleh Prof Richard Davies dari Durham University Inggris ini menemukan bahwa kawasan di seputar semburan, terus mengalami amblesan (subsidence). Dan dampak dari bencana ini ternyata terus meluas. Di lapangan, sampai saat ini ditemukan 99 titik semburan gas diluar kawasan yang sudah terendam. Bersamaan dengan keluarnya titik semburan gas baru dan amblesan disekitar lokasi, membawa berbagai dampak penurunan kualitas hidup bagi masyarakat yang masih tinggal di daerah tersebut.

Awal tahun 2008, Gubernur Jawa Timur membentuk sebuah tim pakar dari berbagai disiplin ilmu. Tim yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 188/158/KPTS/013/2008 bertujuan untuk melakukan kajian kelayakan permukiman akibat semburan Lumpur di Sidoarjo terhadap 9 desa di Kecamatan Porong dan Tanggulangin.

Aspek-aspek yang dikaji antara lain adalah:

1. Emisi semburan dan bubble gas

2. Pencemaran udara

3. Air sumur

4. Penurunan tanah

5. Kerusakan rumah dan bangunan

6. Keluhan kesehatan akibat pencemaran gas dan air serta ancaman banjir.

Hasilnya, sangat mencengangkan. Temuan sementara yang dipublikasikan pada akhir Mei 2008, tiga desa, yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat dan Mindi dinilai kerusakannya sudah sangat parah. Bahkan dengan tegas tim menyebutkan bahwa penghuni desa-desa ini harus segera direlokasi.


Tabel 2 Hasil kajian untuk Desa Siring Barat

No.

KONDISI

HASIL SURVEY

KETERANGAN

1

Emisi semburan dan bubble

Hydrocarbon 115000-441200 ppm, Ambang batas 500 ppm

Sudah jauh melebihi ambang batas

2

Pencemaran udara

Hidrocarbon 2128-55000 ppm, Ambang batas 0,24 ppm

Sudah jauh melebihi ambang batas

3

Air sumur

Zat Pdt,Fe, Mn, Cl, Cd,

KMnO4>BM

Tidak layak untuk MCK

4

Penurunan tanah

60 – 100 m

Mengakibatkan kerusakan bangunan

5

Kerusakan yang dapat mengancam keamanan bagi para penghuninya

56 rumah dari 255 rumah yang ada, telah ditinggalkan oleh penghuninya

Yang dilihat adalah: kerusakan atap, dinding dan lantai

6

Keluhan terhadap pencemaran gas, pencemaran air, gangguan kesehatan dan ancaman banjir

Sesak nafas, mual, batuk, pusing, gatal-gatal.

Tidak layak huni Perlu segera dievakuasi

Walaupun bencana lumur lapindo yang menyebabkan banyak orang kehilangan kebahagiaan, keceriaan, rumah, harta benda, matapenjaharian dan lain-lain, yang kini hanya menjadi sebuah kenang-kenangan dan sejarah. Sementara di dunia lain, si penanggungjawab justru bergelimang dengan senyum yang senantiasa terkembang. Senyuman yang senantiasa terkembang tercermin ketika pernikahan Adinda-Ong digelar di Hotel Mulia. Kabar yang diterima Warta Kota menyebutkan, pesta pernikahan itu menggunakan jasa florist dan event designer tingkat dunia, Preston Bailey. Miliarder dunia Donald Trump juga pernah memakai jasa Bailey untuk sebuah pestanya. Bahkan, kabar yang beredar di milis-milis menyebutkan, pernikahan Adinda Bakrie akan dimeriahkan oleh penampilan musisi kelas dunia, yakni Sting (tentatif) dan grup vokal Il Divo.

Berita pernikahan itu pun mendapat respons beragam di milis-milis. Sebagian besar mengaitkan mewahnya pernikahan ini dengan penderitaan korban lumpur panas Lapindo di Sidoarjo. Pesta supermewah itu dinilai sangat kontras dengan penderitaan korban Lapindo.

B. Pertanyaan

Dari pernyataan di atas, bagaimana cara Bakri memnyelesaikan soal lumpur lapindo yang berkepanjangan?, Apakah peran media massa sebagai sarana informasi independent?, dan benarkah media massa hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu? Mengenai perikahan anaknya mengapa tidak mengalihkan semua pembiayaan pernikahannya untuk membangun semacam pusat rehabilitasi korban bencana Lapindo? Mengapa mereka tidak menyerukan kepada kolega untuk mewujudkan karangan bunga dalam bentuk uang dan disumbangkan kepada para korban Lapindo? Dan mengapa Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia dalam satu kesempatan memberikan statement yang jauh dari rasa menyejukkan?

C. Statement

Media massa yaitu: Koran, radio, televisi dan lain-lain adalah merupakan media yang berfungsi untuk memberikan informasi, entertainment dan education. Tapi pada dasarnya mengenai lumpur lapindo, seharusnya orang yang paling bertanggungjawab akan terjadinya semburan lumpur lapindo seharusnya menyelesaikannya dengan secara cepat sehingga masalah ini tidak berlarut-larut menjadi penderitaan masyarakat Porong, Sidoarjo. Demo yang dilkukan oleh masyarakat Sidoarjo di gedung pemerintahan telah dilakukakan, tapi harapan tidak terwujud juga.

Media massa dari pihak televisi Metro TV menggelar kontroversi korban lumpur panas Lapindo (milik keluarga Bakrie) melalui mata tayangan (yang sesungguhnya bagus) Kick Andy, pada waktu masa saat menjelang pemilihan ketua umum Partai Golkar. tinggal persoalannya adalah: kenapa kasus lumpur Lapindo dalam Kick Andy ditayangkan pada waktu menjelang pemilihan ketua umum Partai Golkar? Sesungguhnya sebgai salah satu media masa Merto TV harus memberikan informasi lebih awal, dan tidak hanya sekedar ada unsur politik saja.

Hal yang sama dilakukan TV One dengan tayangan berita perihal bursa kandidat petinggi Partai Golkar yang hanya menampilkan satu kandidat, yakni Aburizal Bakrie. Juga pemberitaan bahwa kasus lumpur Lapindo sudah mempunyai kekuatan hukum berupa penghentian penyidikan sebagaimana dilansir kepolisian setempat, sekaligus sebagai penegas keputusan pengadilan bahwa jebolnya permukaan bumi Sidoarjo oleh lumpur panas itu bukan karena salah urus, melainkan lantaran bencana alam. Pertanyaannya: apakah pemberitaan-pemberitaan tersebut berdasarkan investigasi yang profesional?

Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa pemerintah terkesan gamang dalam menangani persoalan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah terkesan kurang bersemangat menuntut tanggung jawab ganti rugi kepada Lapindo — perusahaan yang mengeksplorasi sumur gas di sekitar pusat semburan lumpur dan masih memiliki afiliasi dengan kelompok usaha Bakrie. Sampai hari ini soal ganti rugi pembebasan tanah belum selesai.

Ringkasnya, sebagai salah satu media massa, baik media cetak dan media elektronik, sah-sah saja dalam membritakan sebuah informasi. Tapi, media massa harus menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat dengan akurat dan terpercaya. Sehingga, opini public terhadap dalam media massa akan sedikit banyak mempengaruhi tindakan pemeritah.

D. Teory

Dalam hal ini, teori dependensi efek komunikasi massa, yang mana teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeachdan Melvin L. DeFluer (1976), yang memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini berangkat dari sifat masyarakat modern, diamana media massa diangap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok, dan individu dalam aktivitas sosial. Secara ringkas kajian terhadap efek tersebut dapat dirumuskan dapat dirumuskan, yakni: Kognitif, Afektif, dan Behavioral.

Pertama, Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung.

Seseorang mendapatkan informasi dari televisi, bahwa “Robot Gedek” mampu melakukan sodomi dengan anak laki-laki di bawah umur. Penonton televisi, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu tentang peristiwa tersebut. Di sini pesan yang disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada pikiran komunikan. Dengan kata lain, tujuan komunikator hanya berkisar pada upaya untuk memberitahu saja.

Menurut Mc. Luhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita (sense extention theory; teori perpanjangan alat indera). Dengan media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi secara langsung. Realitas yang ditampilkan oleh media massa adalah relaitas yang sudah diseleksi. Kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa. Televisi sering menyajikan adegan kekerasan, penonton televisi cenderung memandang dunia ini lebih keras, lebih tidak aman dan lebih mengerikan.

Kedua, Efek afektif ini kadarnya lebih tinggi daripada Efek Kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Sebagai contoh, setelah kita mendengar atau membaca informasi artis kawakan Roy Marten dipenjara karena kasus penyalah-gunaan narkoba, maka dalam diri kita akan muncul perasaan jengkel, iba, kasihan, atau bisa jadi, senang. Perasaan sebel, jengkel atau marah daat diartikan sebagai perasaan kesal terhadap perbuatan Roy Marten. Sedangkan perasaan senang adalah perasaan lega dari para pembenci artis dan kehidupan hura-hura yang senang atas tertangkapnya para public figure yang cenderung hidup hura-hura. Adapun rasa iba atau kasihan dapat juga diartikan sebagai keheranan khalayak mengapa dia melakukan perbuatan tersebut.

Ketiga, Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Program acara memasak bersama Rudi Khaeruddin, misalnya, akan menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru. Bahkan, kita pernah mendengar kabar seorang anak sekolah dasar yang mencontoh adegan gulat dari acara SmackDown yang mengakibatkan satu orang tewas akibat adegan gulat tersebut. Namun, dari semua informasi dari berbagai media tersebut tidak mempunyai efek yang sama.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian yaitu suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memcahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu: penelitian kuantitaif dan penelitan kualitatif. Jenis metodelogi penelitian yang saya gunakan dalam penelitan mengenai hal tersebut yakni, menggunakan studi kasus dan menggunakan penelitian dengan kuantitaif yang berupa data-data yang saya peroleh dari mengumpulkan data-data dari referensi bacaan dari berbagai literature. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media massa dalam meliput dan memberikan informasi secara meluas terhadap permasalahan lumpur lapindo. Sehingga, pengaruh terhadap Sistem Komunikasi Indoesia (SKI) bisa kita lihat dari media massa, baik dari media cetak maupun media elektronik.

F. Analisis

Memang benar bahwa kasus Lapindo ini menyesakkan. Kasus yang tidak bisa dianggap remeh karena menenggelamkan wilayah seluas 894 ha, meliputi 10 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo plus tergenangnya 1,5 km ruas jalan tol dan berbagai fasilitas umum, seperti, listrik, pipa gas, telepon dan PDAM, serta berbagai fasilitas umum dan sosial lainnya. Sudah lama kita tahu, bahwa persoalan ini ditangani oleh Pemerintah. Ketika kasus ini muncul Presiden SBY membentuk Timnas. Namun kinerja Timnas ini dicurigai sebagai pengalihan perkara, dari Lapindo Brantas, Inc ke tangan pemerintah. Banyak keberatan dengan Tim Nasional (Timnas) penanggulangan lumpur panas Sidoarjo, yang disahkan dengan Kepres No.13 tahun 2006. Mulai dari pengabaian tanggung jawab Lapindo, keterlambatan pembentukan hingga Kepres yang tidak menjabarkan secara rinci tugas Timnas.

Kelalaian Manusia vs Bencana Alam?

Saya tidak tahu apakah sejak awal JK memiliki pemikiran bahwa luapan lumpur Lapindo adalah kelalaian manusia. Dan apakah pada waktu itu pemerintah SBY-JK mengabaikan analisis para pakar drilling. Dan poin paling penting adalah siapa yang mengusulkan keluarnya Peraturan Presiden 14 tahun 2007?

Berdasarkan UU 23/1997, apabila bencana tersebut diakibatkan oleh kelalaian manusia (perusahaan PT Lapindo Brantas), maka PT Lapindo Brantas wajib menanggulangi semua biaya termasuk menghentikan luapan lumpur. Pemerintah bertindak sebagai regulator sekaligus pengawas usaha-usaha yang harus dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Namun, pada waktu itu pemerintah SBY-JK tidak hanya melakukan pengawasan tapi lebih daripada itu. Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Presiden (Per.Pres) 14 tahun 2007 secara langsung memaafkan kelalaian Lapindo namun disisi lain pemerintah memiskinkan anggaran APBN. Dalam Per.Pres 14/2007 pasal 1 ayat 2 pemerintah membentuk “Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.“

Dalam konteks kelalaian manusia, maka mestinya bukan upaya penanggulangan tapi pengawasan penanggulangan. Dan bukan pula mengeluarkan ratusan miliar hingga triliunan rupiah per tahun anggaran APBN untuk menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat kelalaian PT Lapindo Brantas. Berdasarkan pasal 34 UU 23/1997, maka PT Lapindo Brantas bertanggungjawab penuh untuk menutup semburan lumpur Lapindo. Namun, mengapa JK berinisiatif agar pemerintah yang mengambil alih tugas yang harusnya ditanggung oleh Lapindo Brantas. Perlu diingat bahwa UU 23/1997 pada umumnya sama dengan UU lingkungan hidup di negara lain.

Jika kita mengikuti hari-hari menjelang luapan Lumpur Lapindo pada pukul 5.00 WIB 29 Mei 2006, maka sudah sangat jelas bahwa adanya keangkuhan sekaligus kerakusan memakan perut bumi Sidoarjo yang dilakukan oleh sejumlah Pejabat Lapindo Brantas yang melanggar SOP.

1. 18 Mei 2006 : Dalam rapat teknis, Medco telah mengingatkan operator untuk memasang casing pada kedalaman 8.500 kaki untuk mengantisipasi potensi kebocoran sebelum pengeboran menembus formasi kujung sebagaimana disetujui dalam program pengeboran.

  1. 27 Mei 2006 : Sejumlah mekanik penambangan PT. Tiga Musim Masa Jaya (TMMJ), perusahaan subkontrak penambangan, semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Semburan (blow out) lumpur mulai terjadi pada 27 Mei sekitar pukul 07.00. Saat itu lumpur buatan untuk melindungi mata bor sekaligus untuk memudahkan proses pengeboran (oil base mud) hilang atau loss. Sejak saat itu lokasi pengeboran langsung ditutup dengan Police Line dan aparat kepolisian dari Polsek Porong telah menutup jalan menuju area pengeboran.
  2. Ketika bor berada di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. “Sekitar pukul 05.00, lumpur dan gas akhirnya menyembur sekitar 100 meter dari sumur,” kata seorang mekanik.
  3. 28 Mei 2006 : Menurut para saksi mata di sekitar kejadian, semburan itu disertai suara keras dan ketinggiannya mencapai 15 meter. Seorang pekerja sudah merasakan ada kebocoran gas sejak 28 Mei 2009. Dia sudah menginformasikan kepada pimpinannya di Lapindo. Ia mengingatkan bahwa jika pengeboran diteruskan dapat mengakibatkan kebocoran, dan yang akan keluar adalah gas beracun yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran. Tetapi, pimpinannya tidak menghiraukan peringatan itu. Dia meminta agar pengeboran dilanjutkan.
  4. 5 Juni 2006 : Medco mengirimkan surat kepada Presdir Lapindo bahwa berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Medco terhadap insiden luapan lumpur, Lapindo sebagai operator telah melakukan kelalaian sebagaimana tertera dalam perjanjian Operasi Bersama Brantas.

Dengan diundangkannya Per.Pres 14 tahun 2007 [selanjutnya Per.Pres 48/2008], maka produk peraturan ini telah merugikan uang negara. Dalam kurun 3 tahun, 795 miliar APBN dikucurkan untuk membantu kelalaian pengeboran Lapindo selama 2007-2009. Rinciannya sebagai berikut : Rp 114 miliar pada 2007, Rp 513 miliar pada 2008, dan 168 miliar pada 2009. [LKPP 2007, LKPP 2008 dan UU APBN P 2009].

Inilah salah satu kebijakan yang sangat merugikan rakyat kecil dan disisi lain pemerintah memberi subsidi dana rakyat kepada Lapindo Brantas dengan mengabaikan makna komprehensif dari UU 23/1997. Bagaimana mungkin, SBY-JK menjadikan penanggulangan bencana oleh human error dijadikan sebagai bencana alam?

Selain itu, terbitnya Per.Pres 14/2007 cukup merugikan korban lumpur itu sendiri, serta secara tidak langsung menguntungkan citra sekaligus finansial Lapindo. Masyarakat hanya mendapat ganti rugi aset tanah dan rumah dari Lapindo. Kesehatan, pendidikan tidak teratasi. Dampak ekonomi dan infrastruktur harus menggunakan anggaran APBN. Belum sampai disitu, Pemerintah SBY-JK berkali-kali memberi kemudahan Lapindo Brantas dengan merubah kesepakatan antara pihak Lapindo Brantas dengan para korban. Setidak-tidaknya Lapindo melakukan 2 kali ingkar janji kesepakatan yang dibuat. Lalu, mereka berunding di Istana, lalu dilanggar lagi. Intinya rakyat korban lapindo yang rugi.

Membahas hal seperti ini, sangat menarik sekali, karena berkaitan dengan kelangsungan peran media massa bagi masyarakat luas terutama pemberitaan masyarakat Sidoarjo yang tak kunjung menemukan selesai. Hal yang mereka ketahui media massa adalah media yang independent dalam menyampaikan informasi, dan peran media massa dalam menyikapi realitas-realitas yang ada serta di sini terjadi kesenjangan berita.

G. Kesimpulan

Dari uraian di atas, bahwa benar, keberpihakan sebagian media massa mempunyai peran tidak independent dalam menyampaikan informasi. Hal ini pernah dilakukan televisi Fox, Amerika Serikat, ketika memberi tempat kepada Partai Republik maupun Partai Demokrat--kendati Fox berkecenderungan pada salah satunya. Itu dilakukan bukan semata demi asas fairness, keberimbangan, ketidakberpihakan, juga bukan demi memenuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran agar tidak ditegur komisi penyiaran, melainkan demi sebuah pencitraan, imaging, bahwa pemberitaannya terhitung kredibel.

Kini, terpulang pada TV One dan Metro TV, apakah keduanya semata akan menonjol-nonjolkan peran serba baik pemodalnya dalam bentuk narasi maupun visualisasi--sebagaimana dulu pernah begitu rajin dilakukan TVRI dengan memampangkan sosok Menteri Penerangan zaman Soeharto. Dengan begitu bertebarannya wajah Surya Paloh dan Aburizal Bakrie dalam setiap sudut layar kaca, jangan-jangan nanti malah muncul slogan cemooh semacam "hari-hari omong kosong" seperti yang terjadi pada Menteri Harmoko.

Ini merupakan perubahan peran dari media massa. Siapa yang berkusa, dia lah yang menang.

Referensi

- Ardianto, Elvinaro, dan Lukati Kumala, Siti Karlinah., Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung:Simbiosa Rektama Media, 2004.

- Rakhmat, Jalaluddin., Psikologi Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

- Emzir., Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sumber informasi tentang Lapindo: Koran Jakarta, Sabtu, 26 Juli 2008

- Http://gebraklapindo.wordpress.com

- Kompas.com

- Harian Tempo, Rabu 07 Oktober 2009

- Blog Tempo Interaktif